Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 bertempat di Ruang Rapat lantai 2, Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Rapat Koordinasi Eksekusi. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Abdul Kadir Rumodar, S.H. dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dian Umawati, S.H.,M.H.

Rapat tersebut diselenggarakan dengan protokol Covid-19, rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Pada rapat tersebut, Ibu Ketua menyampaikan  bahwa:

1.    Sehubungan dengan adanya Surat dari Dirjen Badilum mengenai kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), diharapkan Jurusita, Panitera Muda Perdata dan Panitera berkoordinasi untuk pengisian data yang diminta oleh Dirjen Badilum dengan mengisi kuisioner pada link sebelum tanggal 27 Januari 2021.
2.    Eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat berpedoman pada buku pedoman eksekusi yang diterbitkan Dirjen Badilum tahun 2019.
3.      Permohonan teguran/ Aanmaning eksekusi diajukan secara tertulis ditanda tangani oleh pemohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum.
4.      Berkas yang telah memenuhi persyaratan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan membuat disposisi berupa perintah untuk membuat penetapan Aanmaning dan aanmaning dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja.
5.      Dalam hal penyusunan berkas eksekusi dibuatkan check list berkas eksekusi, selain itu juga menyediakan formulir- formulir eksekusi

Rapat berjalan dengan aman dan lancar. Ketua Pengadilan berharap agar tim atau tiap pihak untuk terus saling bekerja sama dan bekerja keras dalam pelaksanaan eksekusi agar proses eksekusi berjalan baik dan benar.

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 bertempat di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Rapat Umum Bulan Januari 2021 serta Sosialisasi Anggaran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H., M.Hum. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada sambutannya Ketua menyampaikan amanat bahwa pelaksanaan Penandatangan Pakta Integritas ini berdasarkan Permenpan No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penandatangan Pakta Integritas yang di awali oleh Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris serta diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel dan termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat. Tujuan Penandatanganan Pakta Integritas juga untuk mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya.

Penandatangan ini bukan hanya sebagai acara simbolis namun agar selalu diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur peradilan. Dengan Pembacaan dan penandatanganan pakta integritas ini diharapkan seluluh pegawai pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta bertekad untuk melaksanakan penyelengaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Umum Bulan Januari 2021. Pada Rapat ini membahas Sosialisasi Perma No. 7 Tahun 2015 yang berisikan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mana semuanya harus tetap bekerja bersama untuk kemajuan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah itu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Fahmiron, S.H.,M.Hum. juga menyampaikan sambutan dan pengarahan mengenai tindak lanjut dari temuan Hakim Pengawas Bidang.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 tahun 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Widodo Budi Santoso, S.H. Sosialisasi ini membahas besaran anggaran yang diterim Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik DIPA 01 atau DIPA 03 serta perinciannya dari kedua DIPA tersebut.