Articles in Category: Berita Terkini
Workshop Cakap Hukum bagi Perempuan dan Anak Disabilitas dalam Hukum Perdata
Untuk memenuhi Surat dari Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nomor 089/SK/SAPDA/VII/2021 tanggal 14 Juli maka Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H.,M.H. mengikuti Workshop Cakap Hukum bagi Perempuan dan Anak Disabilitas dalam Hukum Perdata Bersama Tiga Profesi dan Akademisi sebagai Peserta. Kegiatan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan berlangsung pada Selasa 27 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini membahas Penyandang Disabiitas sebagai subyek hukum. Pengakuan terhadap disabilitas tersebut menjadi penting, karena sering sekali Penyandang Disabilitas dianggap tidak cakap hukum. Akan tetapi pada Pasal 32 Undang -undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas justru menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas dapat ditempatkan dibawah pengampuan apabila dinyatakan tidak cakap hukum oleh Pengadilan Negeri. Singkat kata, pasal-pasal tersebut menjadi sangat kontroversial karena Undang-undang tersebut di satu sisi telah mengakui kepastian hukum Penyandang Disabiitas, namun disisi lain dapat memposisikan Penyandang Disabilitas di bawah pengampuan. Hal ini menarik sebagai bahan diskusi. (/PTIP)
Diseminasi Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi
Selasa 27 Juli 2021 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani S.H.,M.Hum. mengikuti kegiatan Diseminasi Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi dengan studi kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: UND/822/PJK.02.00/30-33/07/2021 tanggal 5 Juli 2021. Ketua Pengadilan mengikuti kegiatan sebagai peserta dan didampingi oleh Wakil Ketua serta perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Kegiatan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan dilakukan di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini membahas Studi mengenai Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi. Studi ini disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) bekerja sama dengan tim Biro Hukum Pada tahun 2020.
Studi tersebut bertujuan untuk mendalami konsep ganti kerugian dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemulihan korban tindak pidana korupsi, dengan menjabarkan praktik terbaik pemulihan korban di Negara lain serta memberikan rekomendasi terhadap mekanisme pemulihan korban tindak pidana korupsi agar berjalan secara optimal.
Diseminasi Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi dengan studi kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan COVID-19. Pengangkatan Studi kasus bansos ini berdasarkan kasus dugaan suap bansos Covid-19 oleh KPK dan permintaan ganti rugi dari korban kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Kementrian Sosial dengan mengajukan gabungan perkara gugatan pada Juliari Peter Batubara (mantan Menteri Sosial) karena telah memberikan bansos tidak layak. Diseminasi ini membedah bagaimana mekanisme pemulihan hak korban tindak pidana korupsi, prospeknya dalam pemulihan hak korban korupsi bansos dan implementasinya pada kasus korupsi lainnya. (/PTIP)