Selasa, 11 Maret 2025, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 50/DJU/UND.DL1.10/III/2025  tanggal 4 Maret 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Hakim dan para Calon Hakim mengikuti kegiatan pertemuan rutin dan sarasehan interaktif (Perisai Badilum) episode 5 dengan tema “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Kegiatan yang diselenggarakan secara secara online diikuti oleh seluruh hakim satuan kerja pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dan calon hakim pada lingkungan peradilan umum seluruh Indonesia. Pelaksanaan sarasehan interaktif menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Gajah Mada, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H..

Rangkaian acara kegiatan diisi dengan pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi/dialog interaktif antara narasumber, moderator dan peserta yang hadir/mengkuti secara online tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dengan pertemuan rutin dan sarasehan interaktif (Perisai Badilum) diharapkan mampu meningkatkan budaya berdiskusi sesuai dengan tema diskusi seputar pernasalahan yang dihadapi oleh para tenaga teknis di lapangan sekaligus mempererat hubungan antar aparatur peradilan.

Senin, 10 Maret 2025. Pengadilan Negeri Yogyakarta kedatangan tamu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Ibu Dra. Septi Sri Rejeki didampingi beberapa pejabat dari Disdukcapil menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerjasama yang telah diinisiasi pada tahun 2018. Kunjungan tersebut disambut oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Tuty Budi Utami, SH, MH, didampingi Panitera, Panitera Muda Perdata dan Kepala Sub Bagian PTIP. Kerjasama tersebut terkait dengan integrasi layanan antara Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri. Integrasi layanan meliputi integrasi data perceraian dan penyerahan dokumen adminduk bersamaan dengan akta cerai.

Integrasi data perceraian dilakukan melalui pengiriman data perceraian dari Pengadilan Negeri kepada Disdukcapil untuk setiap perceraian penduduk Kota Yogyakarta yang telah inkrah (telah terbit akta cerai). Selanjutnya Disdukcapil memproses perubahan data status perkawinan sampai dengan menerbitkan dokumen KK dan KTP-el terbaru. Dokumen yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diserahkan kepada pemohon bersamaan dengan pemberian akta cerai, sehingga pemohon tidak perlu lagi mengurus ke Disdukcapil. Rencana Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, lebih cepat, akuntabel dan transparan, mewujudkan data kependudukan yang berkualitas, mewujudkan tertib administrasi kependudukan dimulai dari tertib pelaporan perceraian. Semoga inovasi ini dapat terwujud dalam waktu dekat