Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum, mengikuti konferensi Hasil Riset Advokasi berbasi GEDSI dengan Tema “Catatan  Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia  Dalam Perspektif GEDSI” secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan Lembaga SAPDA yang diadakan pada selasa, 3 November 2020 sesuai dengan surat SAPDA Nomor 068/SK/SAPDA/X/2020.

Lembaga  SAPDA  (Sentra  Advokasi  Perempuan,  Difabel  dan  Anak)  adalah  merupakan  salah satu NGO yang konsen pada Advokasi hak-hak difabel dan perempuan khususnya perempuan dengan  disabilitas. Dalam  rangka  mewujudkan  itu,  SAPDA  telah membuat  pelatihan  terkait dengan metode  riset  dan  analisa  riset  untuk  perempuan  disabilitas,  perempuan  dengan tanggungan   disabilitas   dan   perempuan   aktifis   disabilitas   yang   memiliki   tujuan   yaitu memberikan pengetahuan terkait dengan konsep GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Sebagai  akhir  dari  penelitian  berbasis  GEDSI  ini, SAPDA menindaklanjuti penelitian tersebut   dengan diadakannya Konferensi Hasil   Riset   Advokasi   Berbasis GEDSI yang diikuti oleh berbagai pihak, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. sebagai peserta zoom meeting konferensi tersebut. Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. mengikuti konferensi sesi ke-IV yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB

Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan perwakilan dari Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB, diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Frida Ariyani, SH, M.Hum di damping Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta bapak Widodo Budi Santoso, SH, MH diruang tamu terbuka Yustisia Nada.

Bapak Nasri, M.T., M.Mar.E sebagai Wakil Direktur I Akademi pada PIP Semarang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan studi banding Zona Integritas dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri PANRB Bapak Tjahjo Kumolo.

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, ibu Frida Ariyani, SH, M.Hum memberikan penjelasan mengenai 6 area Zona Integritas yaitu :

1.      Area MANAJEMEN PERUBAHAN

2.      Area PENATAAN LAKSANA

3.      Area PENATAAN MANAJEMEN Sumber Daya Manusia (SDM)

4.      Area PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

5.      Area PENGUATAN PENGAWASAN

6.      Area  PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dimana semua area ini akan menghasilkan output berupa pelayanan yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat bagi pengguna layanan serta mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.

Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah menyelenggarakan PTSP ( pelayanan terpadu satu pintu) berdasarkan sk Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan No.3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 yaitu Loket Pidana, Loket Perdata, Loket Hukum, Loket PHI, Loket Tipikor dan Loket Umum. Tersedia juga loket layanan kaum renta yang melayani kaum disabilitas, orang tua dan ibu hamil  sehingga memudahkan dan mempercepat untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta , sedangkan untuk tuna netra dilengkapi dengan standart pelayanan dibuat dengan huruf Braile.

Selain PTSP, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah melakukan  inovasi – inovasi antara lain dengan mengadakan klinik Kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD Kota Yogyakarta, Kantor Pos Extention yang bekerja sama dengan PT.Pos Indonesia, Pojok Baca yang bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta dll.(humas)