Kamis, 24 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sesuai surat Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI nomor UND02412/2/LPSK/072025 tanggal 18 Juli 2025, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. menghadiri acara undangan kegiatan Focus Group DIscussion (FGD) dengan tema “Di Balik Luka Ada Harapan : Kompensasi Negara Dalam Membayarkan Restitusi kurang bayar Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Dana Bantuan Korban”. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Prambanan Lt. 3, Gedung Keuangan Negara diikuti oleh seluruh Aparat Penegak Hukum  di DI Yogyakarta (Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan), OPD Pemerintah Daerah DI Yogyakarta membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah DI Yogyakarta, Media Masa dan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas di wilayah Yogyakarta.

Kegiatan FGD menghadirkan narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian DI, Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Setelah pemaparan materi oleh masing-masing narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group DIscussion (FGD) sesuai tema “Di Balik Luka Ada Harapan : Kompensasi Negara Dalam Membayarkan Restitusi kurang bayar Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Dana Bantuan Korban”. Kegiatan FGD diselenggarakan untuk memperkuat jaringan sinergitas dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang holistik bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kamis, 24 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor 000.1.5/2239 tanggal 22 Juli 2025, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. dan Sekretaris, Tasiman, S.H., M.H. ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Nota Kesepakatan (NK) antara Dindukcapil Kota Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta beserta jajaran dan jajaran Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Sabang Merauke Lt. 2 Dindukcapil Kota Yogyakarta membahas lebih lanjut terkait draft Nota Kesepakatan yang telah disusun sekaligus pada kesempatan ini membahas Nota Kesepakatan yang telah ada/berlaku.

Berdasarkan pembahasan nantinya Nota Kesepakatan akan dikoordinasikan kembali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga diharapkan tidak hanya dengan Dindukcapil Kota Yogyakarta saja melainkan semua OPD yang ada keterkaitan dengan layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta akan digabung dalam satu Nota Kesepakatan. Pembahasan lebih lanjut dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta akan dilakukan kembali setelah komunikasi internal antar OPD Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dan draft Nota Kesepakatan telah siap.