Selasa, 09 Mei 2023, pukul 13.00 WIB, memenuhi surat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta nomor 005/2272 tanggal 8 Mei 2023, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H., mewakili Ketua Pengadilan hadir pada rapat koordinasi yang diselenggarakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta di Ruang Rapat Wirapraja. Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut dari Dinas Kota Yogyakarta terkait, Perwakilan PT Taspen Cabang Yogyakarta, Perwakilan Badan Pertanahan Kota Yogyakarta.

Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan rencana kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan  dan kemantren Berbasis Elektronik yang telah di sahkan pada tanggal 11 April 2023. Kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2023, yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Mei 2023 nantinya akan melibatkan stakeholder terkait dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat diantaranya seperti informasi pengurusan berkas pensiun, Pengurusan terkait tanah, informasi terkait hukum.

Selasa, 09 Mei 2023, pukul 08.30 WIB,memenuhi surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir pada acara Seminar Nasional dengan topik “Problematika Kemudahan Proyek Strategis Nasional : Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan”. Kegiatan Seminar Nasional diselenggarakan secara hybrid (offline dan online) melalui media zoom meeting dan secara offline kegiatan seminar diselenggarakan di Ruang Auditorium Lantai IV Fakultas Hukum UII.

Seminar Nasional diisi berbagai narasumber yang berasal dari praktisi dan akademisi yang berkompeten bidang diantaranya seperti Direktur Pusat Studi Hukum Agraria FH UII, Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D. menyampaikan pemaparan materi “Keabsahan Badan Usaha dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Proyek Strategis Nasional”; Konsorsium Pembaruan Agraria, Roni Septian menyampaikan pemaparan materi “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam  Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional”; Dosen Hukum Lingkungan FH UGM¸ Dr. Wahyu Yun Santosa, S.H., LL.M. menyampaikan pemaparan materi “Deforestasi di Tengah Rezim Proyek Strategis Nasional”; Badan Pengawasan dan Pembangunan RI, Ratna Widiastuti . menyampaikan pemaparan materi “Independensi dan Kompetensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Audit dan Menentukan Kerugian Negara pada Proyek Stategis Nasional”.