Selasa, 15 Juli 2025, pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Command Center, sesuai surat undangan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI 60/BUA.6/HK1.2.5/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi para Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan diskusi muatan Materi Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim secara daring. Kegiatan diskusi diikuti oleh hakim pada satuan kerja baik Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Pembahasan dipandu langsung oleh Juru Bicara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr Yanto, S.H., M.H. membahas draft Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim yang telah disusun Pokja RUU Jabatan Hakim, PP Ikatan Hakim Indonesia bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI. Dalam pemaparan tersebut selain menginformasikan perubahan draft muatan RUU yang telah disusun juga untuk mendiskusikan dan menyaring berbagai masukan terkait RUU tentang Jabatan Hakim.

Senin, 14 Juli 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Aula/Sidang Utama, Pengadilan Negeri Yogyakarta bersama Aparatur Penegak Hukum di Wilayah Kota Yogyakarta (terdiri atas (Kejaksaan, Kepolisian, Rumah Tahanan, Advokat dan Posbakum) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 6, 7, 8 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2024 secara daring. Seluruh Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi yang diinisiasi oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga diikuti oleh peserta dari seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Aparatur Penegak Hukum di wilayah DI Yogyakarta.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber diantaranya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. H. Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum. dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta diantaranya Suprabowo, S.H., M.H.; Sugiyanto, S.H., M.H.; Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.. Kegiatan sosialisasi diawali oleh pemaparan materi oleh seluruh narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat merefresh kembali pengetahuan, meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam implementasi PERMA nomor 6, 7, 8 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2024.