Dalam rangka menjamin kualitas Manajemen Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 935/DJU/HM02.3/9/2020  Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat jadwal pada tanggal 14 Oktober. Namun pada akhirnya jadwal Surveillance APM Pengadilan Negeri Yogyakarta diundur menjadi hari Jumat 16 Oktober 2020  dikarenakan berbarengan dengan jadwal Fit & Proper Test Hakim. Surveillance APM dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom meeting dibagi beberapa room/area, yaitu Top Management, PTSP, Kepaniteraan Pidana & Perdata, Kepaniteraan Hukum, Umum & Keuangan serta Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

 Sebelum Surveillance APM dilaksanakan, terlebih dahulu digelar Opening Meeting yang diikuti seluruh room/area meeting zoom. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. menyampaikan sambutan selamat datang mempresentasikan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tim Surveillance dan sebagai Top Manajemen dalam Tim Penjaminan Mutu, Beliau menyatakan Siap untuk dilaksanakan Surveillance APM ini. Setelah Opening Meeting, Surveillance dibagi dengan masing masing area zoom.

 Tim Surveillance menyampaikan bahwa surveillance Tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Selain dilakukan secara online karena masih dalam masa pandemic COVID-19, pada tahun ini telusur dokumen tidak lagi di lakukan pada saat survey lapangan, melainkan Tim Asessor sudah terlebih dahulu melakukan telusur dokumen dari file yang telah dikirim oleh masing masing satker. Sehingga pada saat surveillance di satker tim asesor bisa melihat sejauh apakah eviden yang di kirim sesuai dengan yang ada di lapangan atau di satker tersebut.

Surveillance Asessmen dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana komitmen dan konsistensi seluruh Pejabat dan Aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mempertahankan mutu / kualitas manajemen system yang telah berjalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas IA dalam rangka Monitoring Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498/BP/ST/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Adapun monitoring dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari:

1. Dwiarso Budi Santiarto, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung Jawab
2. Aviantara, Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Pengendali Teknis
3. H. Makmun Masduki, Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Tim
4. Widyatinsri Kuncoro Yakti, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim
5. Anisah Shofiawati, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris Tim
6. Rama Rahim, Auditor Muda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim.

Monitoring dilakukan bertujuan untuk melihat dan menilai kesiapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menghadapi tim TPN ZI dan lebih luasnya kesiapan dalam menuju WBBM. Monitoring yang dilakukan mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain:

1. Pengujian atas Kesesuaian PMPZI dengan persyaratan pengajuan calon unit kerja berpredikat menuju WBBM.
2. Pengujian atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
3. Pengujian Kesiapan Presentasi dan Publikasi Hasil Pembangunan Zona Integritas
4. Pengujian Kesiapan Sarana dan Prasarana Layanan Peradilan

Setelah melakukan monitoring, adapun rekomendasi yang disarankan dari tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Repulik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu:

1. PN Yogyakarta memastikan dokumen survey IKM dan dokumen survey IPK tetap berada pada link google drive dan dapat dibuka oleh tim TPN saat melakukan evaluasi
2. Kasubbag Kepegawaian PN Yogyakarta melakukan update data informasi pelaporan LHKPN dan LHKASN pada website pengadilan dengan menyertakan evidence pelaporan terkini.
3. Slide dan video profile diberi penjelasan atas kondisi perubahan pasca memperoleh WBK menuju WBBM dan diberi penegasan terhadap pelayanan public dan inovasi ungulan kemudian untuk diupload di website dan media social

Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengharapkan kesiapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta agar lolos mendapatkan predikat WBBM