|
RAKERNAS MA RI TAHUN 2008
KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN MATERI RAPAT KERJA AKBAR NASIONAL MAHKAMAH AGUNG R.I. DENGAN JAJARAN PENGADILAN DARI EMPAT LLNGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2008 DI JAKARTA
MENETAPKAN :
Mengesahkan hasil pembahasan materi Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I. dengan jajaran pengadilan 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008.
Sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan merupakan hasil Rakernas Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I 2008.
REKOMENDASI :
Ke-empat lingkungan peradilan dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman telah sepakat mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut :
| 1. |
|
Bahwa segenap unsur pimpinan ke empat lingkungan peradilan dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman bertekad melanjutkan dan meningkatkan modernisasi Pengadilan Indonesia, serta merekomendasikan agar seluruh Pengadilan mewujudkannya secara bertahap sebagai implementasi Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan oleh Mahkamah Agung sebagai arahan Pembaruan tahun 2003. |
| 2. |
|
Bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga peradilan merupakan wahana yang mutlak dalam mendukung Reformasi Birokrasi, dan karenanya merekomendasikan agar segenap lembaga peradilan mengusahakan dan meningkatkan sarana Teknologi Informasi sehingga publik memperoleh akses sepenuhnya terhadap jalannya peradilan. |
| 3. |
|
Bahwa integritas dan profesionalisme para Hakim menjadi dasar bagi peningkatan mutu putusan-putusan Hakim, dan karenanya merekomendasikan agar pelatihan dan pendidikan para Hakim disamping melandaskan pada peningkatan dan perluasan wawasan serta ilmu pengetahuan, juga menekankan pada pendalaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. |
| 4. |
|
Bahwa Reformasi Peradilan sebagai bagian juga dari Reformasi Birokrasi di Indonesia, merekomendasikan dan mengharuskan agar Pimpinan Pengadilan sangat ketat dalam meningkatkan pengawasan dan disiplin kerja sehingga pelayanan publik dalam bidang peradilan dapat dijamin lebih mendekatkan masyarakat pada keadilan (to bring justice closer to the people). |
| 5. |
|
Bahwa kelengkapan sarana dan prasarana lembaga-lembaga peradilan merupakan hal penting juga untuk menunjang keberhasilan Reformasi Peradilan, sehingga karenanya merekomendasikan agar sarana dan prasarana serta dukungan finansiil lebih ditingkatkan secara bertahap. |
| 6. |
|
Perlu adanya undang-undang yang mengatur biaya perkara karena selama ini ada dua persepsi:
Pertama, memandang biaya perkara sebagai uang negara yang disetorkan ke Negara karena didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2004.Kedua, memandang biaya perkara yang sebagai biaya proses beracara oleh karena itu bukan uang negara berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).
Kedua persepsi tersebut hanya dapat dituntaskan dengan adanya undang-undang yang mengatur biaya perkara. |
| 7. |
|
PERMA No.1 Tahun 2008 telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, PERMA ini perlu diimplementasikan, sehingga akan tercetak Mediator-Mediator yang baik. Untuk itu Mediator-Mediator yang akan dicetak tersebut dilakukan melalui Training of Trainers (T.O.T). Mediator Pelatih diambil dari tenaga-tenaga yang telah mengikuti pelatihan Mediasi di Jepang. |
| 8. |
|
Putusan Arbitrase Syariah. Permasalahan adalah ke Pengadilan mana putusan arbitrase syariah didaftarkan dan siapa yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase syariah tersebut, untuk itu perlu dibicarakan bersama antara Peradilan Hukum, Peradilan Agama, Pakar Ekonomi Syariah, Pakar Perbankan, Pakar Arbitrase, untuk menentukan cara penyelesaiannya. |
Demikian kesimpulan Steering Committe sebagai hasil Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I. tahun 2008.
RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI KHUSUS
| 1. |
|
S.K. Ketua MA No. 144/KMA/8KNII/2007 mengenai keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai salah satu bentuk implementasi akses masyarakat pada putusan MA melalui situs MA perlu ditingkatkan terus sehingga dapat online dengan semua website pengadilan di seluruh Indonesia. |
| 2. |
|
Back-up data harus menjadi prioritas untuk penggunaan data kalau terjadi blank, kena virus dan sebagainya. |
| 3. |
|
Untuk kecepatan pengisian website putusan perlu segera dilakukan tindakan sementara yaitu pembuatan petikan putusan untuk perkara Pidana dan amar putusan untuk perkara perdata untuk dimasukkan ke dalam website MA. |
| 4. |
|
Untuk mendukung Percepatan Penyelesaian Perkara yang sedang berjalan, perlu dibuat laporan perkembangan penyelesaian perkara secara periodik oleh Kepaniteraan MA. |
|
|
|
RUMUSAN KESIMPULAN BIDANG PERDATA
| 1. |
|
Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib didahului dengan penyelesaian sengketa para pihak dengan mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008. |
| 2. |
|
Tenggang waktu dalam proses mediasi tidak dihitung dalam tenggang waktu penyelesaian perkara selama 6 bulan sesuai SEMA No.6 Tahun 1992. |
| 3. |
|
Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA-RI. |
| 4. |
|
Dalam hal jumlah hakim hanya terdiri dari 3 orang hakim, maka salah seorang dari hakim yang memeriksa perkara dapat ditunjuk oleh ketua sidang sebagai mediator. |
| 5. |
|
SEMA No.1 Tahun 2008 menyempurnakan SEMA No.2 Tahun 2003 antara lain : |
|
|
a. Mengenai tenggang waktu mediasi lebih lama. |
|
|
b. Apabila tidak menempuh upaya mediasi, putusan batal demi hukum. |
|
|
c. Mediasi dalam proses litigasi wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. |
|
|
d. Tidak tertutup kemungkinan Hakim pemeriksa perkara menjadi Mediator. |
| 6. |
|
Akta perdamaian/putusan harus memperhatikan : |
|
|
a. Itikad baik para pihak. |
|
|
b. Memenuhi syarat-syarat perjanjian (Pasal 1320 BW). |
|
|
c. Dapat dieksekusi. |
|
|
d. Tidak merugikan pihak ketiga/melawan hukum. |
|
|
|
RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI BIDANG PERDATA KHUSUS
Perkara-perkara yang ditangani oleh bidang Perdata Khusus ada berbagai jenis perkara yaitu :
| 1. |
|
Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. |
| 2. |
|
Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari: |
|
|
a. Hak Cipta |
|
|
b. Paten |
|
|
c. Merek |
|
|
d. Desain industri |
|
|
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu |
| 3. |
|
Arbitrase yang terdiri dari: |
|
|
a. KPPU |
|
|
b. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) |
| 4. |
|
Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) |
| 5. |
|
PILKADA |
|
|
|
Perdamaian Dalam Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pmbayaran Utang (PKPU)
Berbeda dengan hukum acara perdata, perdamaian dalam hukum acara Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU tidak ditawarkan pada awal persidangan, sedangkan pada hukum acara perdata biasa sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 Hakim pada awal persidangan wajib mengupayakan perdamaian kepada para Pihak yang berperkara melalui mediasi terlebih dahulu.
Perdamaian dalam Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU dikenal dua macam yaitu:
| 1. |
|
Perdamaian yang ditawarkan Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit (Pasal 144-177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). |
| 2. |
|
Perdamaian yang ditawarkan Debitor dalam rangka PKPU sebelum Debitor dinyatakan pailit. (Pasal 265-294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). |
|
|
|
Pembatalan Perdamaian.
Walaupun Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menghendaki sebelum mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, terlebih dahulu mengajukan pembatalan perdamaian.
Mahkamah Agung dalam putusannya No. 247 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 9 April 2008 telah membenarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007, yang mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit, meskipun tanpa terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah disahkan dengan pertimbangan bahwa Termohon Pailit sendiri dalam jawabannya di persidangan telah tegas mengakui bahwa Termohon Pailit setuju dan sependapat atas kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena Termohon Pailit tidak sanggup lagi memenuhi isi perdamaian. Di samping itu perdamaian yang telah disahkan dalam perkara a quo hanya berlaku terhadap semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali dan tidak mengikat Pemohon selaku Kreditor Pemegang hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata.
Penolakan Pengesahan Perdamaian.
Pembayaran dalam bentuk saham sebagai penyertaan modal yang ditawarkan oleh Debitor Pailit kepada para Kreditomya dalam perjanjian perdamaian tidak dapat dibenarkan, sebab Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 melarang Bank melakukan penyertaan modal perusahaan yang bukan perusahaan di bidang keuangan in casu Pemohon Kasasi/Kreditor bukan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan.
Pembayaran dengan saham akan berarti pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin terlaksana berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan tawaran Debitor dengan pembayaran dalam bentuk saham tersebut harus dibatalkan.
Pengajuan PKPU setelah Permohonan Pernyataan Pailit.
Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan PKPU tidak dapat dikatakan telah diperiksa pada saat yang bersamaan, sebab Debitor dalam jawabannya telah menanggapi dan menyangkal adanya utang yang telah jatuh waktu dan dpat ditagih, tetapi kemudian mengajukan permohonan, PKPU melalui tanggapan tersebut dengan mengakui adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Seharusnya Permohonan PKPU diajukan tersendiri yang ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya sebagai tangkisan terhadap Permohonan Pemyataan Pailit yang diajukan Debitor sebelum Debitor memberi tanggapan pada sidang pertama pemeriksaan Permohonan Pemyataan Pailit, oleh karena itu Permohonan PKPU seperti ini tidak dapat dibenarkan.
Temuan Dalam Praktek.
| a. |
|
Masalah perdamaian.
Masih ada Hakim Niaga yang keliru, dalam memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Perma No.2 Tahun 2003 jo Perma No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan alasan bahwa proses Mediasi adalah 40 hari kerja dan mungkin 54 hari kerja (Pasal 13 ayat (3 dan 4), sedangkan perkara perdata khusus waktu penyelesaiannya tidak sampai jangka waktu tersebut. |
| b. |
|
Masalah Actio Pauliana
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Pasal 3 ayat (1) dalam penjelasannya, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana dst-nya, dengan demikian maka actio pauliana dalam rangka kepailitan adalah termasuk kewenangan Pengadilan Niaga dan hanya dapat diajukan oleh Kurator untuk kepentingan harta pailit, yaitu kepentingan semua Kreditor. |
|
|
|
Masalah kebaharuan dan langkah inventif dalam Paten
Untuk menentukan apakah suatu invensi bersifat baru, harus diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dokumen pembanding, invensi tersebut dianggap baru. Tetapi untuk menilai apakah suatu invensi mengandung langkah inventif harus diperhatikan apakah invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Apabila invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang tidak berbeda dengan pemecahan masalah dari invensi yang terdapat dalam dokumen pembanding, berarti tidak ada langkah inventifnya. Jika seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dapat menduga invensi tersebut dengan menggunakan pengetahuan umum di bidang teknologi yang diajukan (misalnya mengganti paku dengan sekrup) berarti juga dianggap tidak ada langkah inventifnya.
Masalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
| 1. |
|
Terdapat amar yang berbeda terhadap biaya perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- : |
|
|
- Membebankan biaya perkara kepada Negara. |
|
|
- Menyatakan biaya perkara nihil |
| 2. |
|
Terhadap biaya perkara PHI yang nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena perkara PHI digolongkan ke dalam perkara perdata khusus yang merupakan bagian dari perdata umum, besarnya biaya perkara PHI disamakan dengan besar biaya perkara perdata umum yaitu Rp. 500.000,,- |
| 3. |
|
Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan perkara PHI adalah Pengadilan Negeri, karena perlawanan terhadap eksekusi menyangkut sengketa kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan PHI. |
RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI BIDANG PIDANA
Beberapa Permasalahan tentang Cyber Crime
| 1. |
|
Pemeriksaan saksi melalui teleconference dilakukan di zona bebas dalam tindak pidana terorisme, begitu pula pemeriksaan Terdakwa. Tujuannya untuk mencegah adanya pengaruh atau intervensi dalam pemeriksaan Terdakwa atau Saksi. |
| 2. |
|
Pemeriksaan melalui teleconference harus diatur dengan jelas tentang siapa yang boleh hadir di ruangan di tempat pemeriksaan dilakukan. |
| 3 |
|
Apakah black box yang merupakan satu-satunya bukti dalam perkara kecelakaan pesawat terbang dapat dijadikan alat bukti untuk mengadili perkara kecelakaan pesawat terbang. |
| 4. |
|
Dalam suatu perkara tindak pidana cyber crime, Penyidik tidak menyita master tapi clonning-nya.Timbul persoalannya, yaitu dalam amar putusan apakah menyatakan merampas master atau clonning untuk dimusnahkan? |
| 5. |
|
Siapa yang membayar biaya teleconference, mengingat biayanya tinggi? Kiranya Mahkamah Agung membuat anggaran untuk pemeriksaan melalui teleconference. |
| 6. |
|
Dalam perkara terorisme dilarang membuka identitas saksi pelapor. Apabila pemeriksaan saksi melalui teleconference apakah tidak terjadi pelanggaran ketentuan tentang perlindungan saksi. |
| 7. |
|
Seorang saksi telah memberikan keterangan palsu pada waktu diperiksa melalui teleconference, apakah saksi tersebut dapat dituntut, karena memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, sementara Indonesia dan negara asal saksi tidak ada perjanjian ekstradisi, atau perbuatan tersebut dilakukan diluar yurisdiksi Indonesia. |
| 8. |
|
Pencurian data komputer oleh hacker tidak merusak perangkat keras dan perangkat lunak dan tidak ada data yang hilang, apakah perbuatan hacker tersebut dapat dikualifikasi sebagai pencurian dan bagaimana pembuktiannya. |
| 9. |
|
Perlu dibuat ketentuan tentang alat-alat bukti yang berlaku untuk seluruh tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Hal ini berarti perlu melengkapi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu menambah rumusan baru tentang bukti elektronik sebagaimana diatur dalam computer misuse act di Singapura. |
RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI BIDANG PIDANA KHUSUS
Tehnis peradilan perkara pidana khusus mengacu pada ketentuan mengenai tehnis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan antara lain
Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997)
Hakim yang mengadili perkara anak:
| a. |
|
Adanya surat keputusan Ketua MA. |
| b. |
|
Oleh Hakim tunggal. |
| c. |
|
Oleh Hakim Majelis apabila : |
|
|
· Ancaman lebih dari 5 tahun. |
|
|
· Sulit pembuktiannya. |
Tentang umur anak mengacu pada:
| a. |
|
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. |
| b. |
|
Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. |
| c. |
|
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. |
Perkara Koneksitas
| - |
|
Anak
|
: |
Pengadilan anak |
| - |
|
Dewasa
|
: |
Pengadilan Negeri |
| - |
|
Anggota TNI |
: |
Pengadilan Militer |
Dalam pemeriksaan cepat, anak yang terkena tilang diadili oleh Pengadilan Negeri supaya tidak memperpanjang prosedur.
Acara sidang, penahanan maupun hukuman pidana mengacu pada buku pedoman tehnis administrasi pidana khusus, halaman 83 dst.
Tindak Pidana Kehutanan (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999)
Bahwa yang harus dicermati adalah ketentuan pasal 78 ayat (15), bersifat imperatif, karena tidak boleh ditafsirkan lagi, bahwa antara lain alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk negara.
Pengadilan Hak Azasi Manusia (Undang-Undang No. 26 Tahun 2000)
Wewenangnya adalah memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yakni
| a. |
|
Kejahatan genosida |
| b. |
|
Kemanusiaan. |
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah perkara yang terjadi sebelum diundangkan, dibentuk:
| a. |
|
Atas usul DPR |
| b. |
|
Peristiwa tertentu |
Hukum Acara
-
|
|
Penyelidikan |
: |
Komnas HAM |
| - |
|
Penyidikan |
: |
Jaksa Agung |
Supaya dicermati kaidah hukum Perkara No. 34 PK/Pid.HAM/Ad Hoc/2007 atas nama: Enrico Guteres, di mana antara lain dinyatakan bahwa :
Pertikaian, bentrokan atau huru-hara yang terjadi secara spontan tanpa perencanaan yang rinci, tidak memenuhi unsur kebijakan organisasi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas atau sentimentil.
Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. Tahun 2001)
Adanya muatan-muatan yang masih diperdebatkan dan didiskusikan antara lain:
| - |
|
Pasal2 |
: |
adanya unsur memperkaya diri sendiri. |
| - |
|
Pasal 3 |
: |
menguntungkan diri sendiri. |
Dalam praktek dakwaan pasal tersebut adalah subsidaritas, sering dijumpai putusan pengadilan yang menyatakan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada pasal 2 tidak terpenuhi, maka yang dianggap terbukti adalah pasal 3, padahal penyalahgunaan wewenang pada pasal tiganya tersebut mengandung unsur melawan hukum.
Rumusan pasal 12 juga mengandung permasalahan tentang pengertian "memaksa seseorang", pengertian fisik ataukah psikis.
Motto yang perlu di pedomani:
Korupsi harus diberantas secara konsisten dan konsekwen sesuai hukum yang berlaku.
Menegakkan hukum dengan melanggar hukum adalah juga perbuatan korup.
RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI NON TEKNIS BIDANG PEDOMAN PERILAKU HAKIM
Untuk mengembalikan kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, Hakim yang mempunyai tugas mulia memeriksa dan mengadili perkara, perlu mempelajari, memahami dan mengamalkan Pedoman Perilaku Hakim.
Kondisi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Hakim :
| a. |
|
Yang bersifat Internal, yaitu dorongan dari dalam diri pribadi hakim sendiri, seperti misalnya simpati, empati, antipati, emosi, keinginan, kepentingan, ketakutan, popularitas dan lain-lain. |
| b. |
|
Yang bersifat eksternal, yaitu kondisi yang berasal dari luar diri hakim, seperti misalnya: persaudaraan, persahabatan, penguasaan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindak kekerasan, teror, pembentukan opini, kepentingan politik, kepentingan kelompok dan lain-lain termasuk juga intervensi struktural (melalui peraturan perundang-undangan). |
Untuk menghadapi kondisi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Hakim dibutuhkan integritas insan hakim itu sendiri dan memahami tiga Hukum Integritas Hakim, yaitu :
| a. |
|
Pemenuhan kebutuhan dan banyak intervensi, tidak dapat menjamin kemandirian. |
| b. |
|
Kurangnya pemenuhan kebutuhan dan banyak intervensi, tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menggoyahkan kemandirian. |
| c. |
|
Kemandirian harus tetap dipertahankan, sekalipun pemenuhan kebutuhan sangat kurang dan adanya intervensi yang berat. |
10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:
| 1. |
|
Berperilaku adil. |
| 2. |
|
Berperilaku jujur |
| 3. |
|
Berperilaku arif clan bijaksana. |
| 4. |
|
Bersikap mandiri. |
| 5. |
|
Berintegritas tinggi. |
| 6. |
|
Bertanggung jawab. |
| 7. |
|
Menjunjung tinggi harga diri. |
| 8. |
|
Berdisiplin tinggi. |
| 9. |
|
Berperilaku rendah hati. |
| 10. |
|
Bersikap profesional. |
RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI NON TEKNIS BIDANG PENGAWASAN
Instrumen Utama Pengawasan :
| a. |
|
Keputusan KMA-RI No. KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim; |
| b. |
|
Keputusan KMA RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. |
Pengawasan Melekat, sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan pengendalian secara terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan efektif dan efisien. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjalankan Pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim dalam wilayah hukumnya masing-masing.
Ketua pengadilan Tingkat Banding harus bersikap Pro aktif guna melakukan langkah preventif dengan segala konsekwensinya. Jika Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengetahui ketidakberesan tugas di Pengadilan Tingkat Pertama tetapi tidak mengambil tindakan apapun, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding akan dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung.
|
Lembaga
