Rapat Koordinasi Pengadilan Tipikor Yogyakarta dengan Penegak Hukum DI Yogyakarta

Untuk menindak lanjuti pertemuan Dilkumjakpol yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Yogyakarta,  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Penegak Hukum DI Yogyakarta. Bertempat di Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta, rabu 30 Nopember 2011,  Rapat koordinasi dihadiri Ketua PT DI Yogyakarta, Kapolda DI Yogyakarta (yang mewakili), Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta (yang mewakili), Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) DI Yogyakarta (yang mewakili) dan Ketua pengadilan tipikor Yogyakarta sebagai nara sumber.

Dalam Rapat Koordinasi  tersebut, dihadiri unsur Penegak Hukum DI Yogyakarta, acara tersebut dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai permasalahan yang menyangkut operasionalisasi teknis Pengadilan TIPIKOR Yogyakarta. Dalam pelaksanannya masih banyak hal-hal teknis yang belum tersentuh oleh Undang-Undang TIPIKOR, setiap kasus korupsi baik yang disidik kepolisian maupun kejaksaan di DI Yogyakarta akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Karena itu terdapat kendala terkait anggaran transportasi dan akomodasi. Selain beberapa permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yang perlu untuk dibahas bersama supaya tercapai suatu kesepahaman dalam menginterpretasikan sebuah aturan sehingga tercapai hasil penanganan pemberantasan tipikor yang maksimal. Permasalahan yang timbul  antara lain mengenai :

1. Penyitaan/persetujuan izin penyitaan.
2. Penahanan/perpanjangan penahanan.
3. Pemindahan tahanan.
4. Petikan Putusan dan Eksekusi Terpidana.
5. Keterangan Ahli

1. Sebelum berkas perkara tipikor dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi permintaan izin penggeledahan/persetujuan izin penggeledahan, izin penyitaan/persetujuan izin penyitaan dan perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat/yang berwenang;