Senin, 26 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mengadakan sosialisasi mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sosialisasi diikuti oleh seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. SPIP yang merupakan Sistem Pengendalian Intern di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tak terkecuali di lingkungan badan peradilan dalam hal ini termasuk Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempersiapkan diri dalam pembangunan Zona Intergritas menuju WBBM.
Dijelaskan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Widodo Budi Santoso, S.H., didampingi oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. dan Bapak Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Zulfahmi Anwar, S.H.,M.H. bahwa SPIP adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu :
1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, Lingkungan pengendalian terdiri dari:
a) Penegakan Integritas dan Etika
b) Komitmen terhadap Kompetensi
c) Kepemimpinan yang Kondusif
d) Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
f) Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
g) Peran APIP yang Efektif
h) Hubungan Kerja yang Baik
2. Penilaian Risiko
Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
a) Identifikasi Risiko
b) Analisis Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif, hal yang dapat dilakukan :
a) Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
c) Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
d) Pengendalian Fisik atas Aset
e) Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
f) Pemisahan Fungsi
g) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
h) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
i) Pembatasan Akses atas Sumber Daya
j) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
k) Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
4. Informasi & Komunikasi:
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik,
a) Sarana Komunikasi
b) Manajemen Sistem Informasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern
Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti, dilaksanakan melalui:
a) Pemantauan Berkelanjutan
b) Evaluasi Terpisah
c) Tindak Lanjut
SPIP juga memerlukan fondasi yang berbentuk SDM (Sumber Daya Manusia) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.
Menutup pemaparan, Widodo Budi Santoso mengajak pada seluruh Hakim dan Pengawai Pengadilan Negeri Yogyakarta agar betul-betul memahami serta menerapkan SPIP ini sehingga tujuan SPIP itu sendiri dapat dirasakan oleh semua personil Pengadilan Negeri Yogyakarta khususnya dan masayarakat umum pada umumnya. (NA/PTIP)
